KH.Hasyim Muzadi
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok, KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa 90 persen pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Saudi Arabia dan beberapa Negara di Timur Tengah bermasalah. ''Yang tidak bermasalah hanya 10 persen saja,” kata KH Hasyim Muzadi yang juga Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), dalam siaran persnya yang diterima Republika di Jakarta, Senin (22/11).
Menurut Kiai Hasyim, perbedaan budaya antara Indonesia dan Saudi Arabia, serta Negara Timur Tengah lainnya, membuat PRT Indonesia kerap menemui masalah berat. “Perbedaan budaya ini menyangkut perbedaan cara pandang terhadap pembantu rumah tangga itu. Itu alasan pertama,” jelas Hasyim.
Alasan kedua, menurut Hasyim, pemerintahan Arab Saudi selama ini tidak bisa melakukan kontrol yang maksimal terhadap PRT Indonesia di rumah majikan masing-masing. “Situasinya menjadi repot, karena polisi Saudi Arabia tidak bisa dengan mudah masuk ke rumah majikan pembantu rumah tangga. Sehingga polisi di sana tidak tahu kalau ada pembantu rumah tangga disiksa dan lain-lainya,” ungkap Hasyim.
Karena kelemahan kontrol dari pemerintah Arab Saudi itulah, lanjutnya, masalah PRT Indonesia di Arab Saudi dan sejumlah Negara lainnya sulit terbongkar. “Setelah pembantu rumah tangga itu meninggal, melarikan atau terekpos media, baru bisa diketahui masalahnya,” tuturnya.
Karena itulah, Kiai Hasyim menyarankan pemerintah Indonesia segera menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita khusus PRT ke Saudi Arabia dan Negara Timur Tengah lainnya. “TKW yang pembantu rumah tangga saja yang dihentikan. Karena TKI atau TKW Indonesia banyak juga yang tidak pembantu rumah tangga. Ada yang dokter dan lain-lainnya,” katanya.
Selain menghentikan pengiriman, kata Hasyim, pemerintah juga harus menarik pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di sana. “Menariknya pelan-pelan. Kemudian mereka diarahkan untuk bekerja di Negara-negara yang dilindungi International Labour Organization (ILO) atau organisasi buruh di bawah koordinasi PBB,” katanya.
Namun Hasyim mengakui, untuk menarik TKW pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan Negara lainnya bukan urusan mudah. Karena itu, diperlukan peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala Negara.
“Yang bisa melakukan ini hanya Kepala Negara dengan melakukan kontak diplomasi tingkat tinggi langsung dengan kepala Negara. Setelah itu, secara teknis menteri terkait yang melaksanakan di lapangan,” katanya.
Selanjutnya, menurut Hasyim, koordinasi lintas kementerian yang diperlukan untuk mengatasi masalah TKI, TKW dan PRT, memerlukan koordinasi terpadu oleh presiden, sehingga tata operasionalnya bisa berjalan secara terpadu. “Kalau hanya diurus menteri masih kurang wibawa,” tandasnya.
Sumber:Menurut Kiai Hasyim, perbedaan budaya antara Indonesia dan Saudi Arabia, serta Negara Timur Tengah lainnya, membuat PRT Indonesia kerap menemui masalah berat. “Perbedaan budaya ini menyangkut perbedaan cara pandang terhadap pembantu rumah tangga itu. Itu alasan pertama,” jelas Hasyim.
Alasan kedua, menurut Hasyim, pemerintahan Arab Saudi selama ini tidak bisa melakukan kontrol yang maksimal terhadap PRT Indonesia di rumah majikan masing-masing. “Situasinya menjadi repot, karena polisi Saudi Arabia tidak bisa dengan mudah masuk ke rumah majikan pembantu rumah tangga. Sehingga polisi di sana tidak tahu kalau ada pembantu rumah tangga disiksa dan lain-lainya,” ungkap Hasyim.
Karena kelemahan kontrol dari pemerintah Arab Saudi itulah, lanjutnya, masalah PRT Indonesia di Arab Saudi dan sejumlah Negara lainnya sulit terbongkar. “Setelah pembantu rumah tangga itu meninggal, melarikan atau terekpos media, baru bisa diketahui masalahnya,” tuturnya.
Karena itulah, Kiai Hasyim menyarankan pemerintah Indonesia segera menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita khusus PRT ke Saudi Arabia dan Negara Timur Tengah lainnya. “TKW yang pembantu rumah tangga saja yang dihentikan. Karena TKI atau TKW Indonesia banyak juga yang tidak pembantu rumah tangga. Ada yang dokter dan lain-lainnya,” katanya.
Selain menghentikan pengiriman, kata Hasyim, pemerintah juga harus menarik pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di sana. “Menariknya pelan-pelan. Kemudian mereka diarahkan untuk bekerja di Negara-negara yang dilindungi International Labour Organization (ILO) atau organisasi buruh di bawah koordinasi PBB,” katanya.
Namun Hasyim mengakui, untuk menarik TKW pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan Negara lainnya bukan urusan mudah. Karena itu, diperlukan peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala Negara.
“Yang bisa melakukan ini hanya Kepala Negara dengan melakukan kontak diplomasi tingkat tinggi langsung dengan kepala Negara. Setelah itu, secara teknis menteri terkait yang melaksanakan di lapangan,” katanya.
Selanjutnya, menurut Hasyim, koordinasi lintas kementerian yang diperlukan untuk mengatasi masalah TKI, TKW dan PRT, memerlukan koordinasi terpadu oleh presiden, sehingga tata operasionalnya bisa berjalan secara terpadu. “Kalau hanya diurus menteri masih kurang wibawa,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar